Berita

Berorientasi pelayanan merupakan salah satu Core Values ASN BerAKHLAK yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. Senada dengan Core Values tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta kembali mengembangkan layanannya melalui Unit Layanan Paspor dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dan Gerai Pelayanan Terpadu Hukum dan HAM Setiap Hari (Yanduseri), Senin siang (06/06). Bertempat di Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lantai 5 Blok A, kegiatan ini juga dihadiri oleh Walikota Jakarta Utara (Ali Maulana Hakim), Direktur Pasar Pagi Mangga Dua (Harry Fernandez), Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Tumpal Sagala), Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Atang Pujianto), Komandan Distrik Militer Jakarta Utara (Frega Wenas), FORKOPIMDA Jakarta Utara, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta pihak pengelola pusat perbelanjaan Pasar Pagi Mangga Dua. Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Eddy O.S. Hiariej) pun hadir secara khusus untuk meresmikan Unit Layanan Paspor dan Gerai Pelayanan Hukum dan HAM.

“Melalui pembukaan Unit Layanan Paspor dan Gerai Pelayanan Hukum dan HAM ini dapat memberikan pelayanan keimigrasian dan pelayanan hukum terpadu yang prima kepada masyarakat secara langsung, cepat, tepat, mudah dan terpercaya, sehingga dapat mendukung 11 program pemulihan ekonomi nasional secara umum serta dapat bermanfaat untuk kemajuan kita semua sebagai wujud pengabdian kita kepada negara dan masyarakat.” Tukas Ibnu Chuldun.

Ibnu Chuldun memperkenalkan Yanduseri sebagai salah satu wujud nyata bagi masyarakat yang ingin mengetahui produk layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Seperti diketahui bahwa Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM serta mengampu berbagai pelayanan hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta. “Pelayanan yang terdapat pada gerai ini terdiri dari layanan pemasyarakatan, layanan keimigrasian, serta layanan hukum terpadu baik itu layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, konsultasi bantuan hukum, penyuluhan hukum serta pengaduan HAM”, terang Ibnu Chuldun.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy O.S. Hiariej dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap inovasi Kepala Kantor Wilayah beserta jajarannya dalammemberikan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. “Menyikapi landainya penyebaran Covid-19, Kantor Imigrasi maupun Kantor Wilayah merespon dengan cepat kebutuhan masyarakat saat ini. Inovasi ini membuktikan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah dan pihak terkait, yang sekaligus bukti bahwa pemerintah selalu hadir dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan terhadap pelayanan publik khususnya di bidang keimigrasian yang diharapkan oleh masyarakat saat ini.” Jelas Eddy. 

Selain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara yang dihadiri oleh Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara (Najarudin Safaat), juga membuka gerai pelayanan keimigrasian bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Masyarakat yang ingin membuat paspor dan memperpanjang paspor dapat langsung mengunjungi Unit Layanan Paspor sebagai wujud nyata pelayanan prima dengan memberikan layanan lebih dekat kepada masyarakat.Gerai Pelayanan Publik pun diresmikan dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy O.S. Hiariej yang disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah, Direktur Pasar Pagi Mangga Dua, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan gerai layanan hukum dan HAM serta layanan keimigrasian yang terletak di lantai 5 Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Blok A.

Gerai Pelayanan Publik merupakan salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum terpadu. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta senantiasa mengedepankan pelayanan dan kepentingan masyarakat demi terwujudnya pengabdian kepada Negara serta Kementerian Hukum dan HAM yang semakin PASTI dan BerAKHLAK.